Tata Cara Pelaksanaan Penagihan
MASA
PAJAK
- MASA
PAJAK ADALAH JANGKA WAKTU 1 (SATU) BULAN KALENDER YANG MENJADI DASAR BAGI
WAJIB PAJAK UNTUK MENGHITUNG, MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG
TERHUTANG.
- TAHUN
PAJAK ADALAH JANGKA WAKTU YANG LAMANYA 1 (SATU) TAHUN KALENDER, KECUALI
APABILA WAJIB PAJAK MENGGUNAKAN TAHUN BUKU YANG TIDAK SAMA DENGAN TAHUN
KALENDER.
- PAJAK
TERUTANG ADALAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR PADA SUATU SAAT DALAM MASA PAJAK
DALAM TAHUN PAJAK ATAU DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN DAERAH.
SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
SETIAP WAJIB PAJAK MENGISI SPTPD DENGAN JELAS, BENAR
DAN LENGKAP DITANDATANGANI OLEH WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA DAN DISAMPAIKAN
KEPADA PEJABAT SELAMBAT-LAMBATNYA 10 HARI SETELAH BERAKHIRNYA MASA PAJAK.
TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK
- PAJAK TERUTANG DIPUNGUT
DIWILAYAH DALAM DAERAH.
- PEMUNGUTAN PAJAK DILARANG
DIBORONGKAN.
- MEMBAYAR SENDIRI PAJAK
TERUTANG BERDASARKAN SPTPD.
- WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI
KEWAJIBAN PERPAJAKAN SENDIRI DIBAYAR DENGAN MENGGUNAKAN SPTPD, SKPDKB DAN
/ ATAU SKPDKBT.
SANKSI
ADMINISTRASI
WALIKOTA
DAPAT MENERBITKAN
- SKPDKB
DALAM HAL : 1. JIKA
BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU KETERANGAN LAIN, PAJAK YANG TERUTANG
TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR. 2. JIKA SPTPD TIDAK DISAMPAIKAN DALAM
JANGKA WAKTU 7 HARI. (KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG DALAM SKPDKB
DIKENAKAN SANKSI BUNGA 2 % SEBULAN DIHITUNG DARI PAJAK YANG KURANG ATAU
TERLAMBAT DIBAYAR UNTUK JANGKA WAKTU PALING LAMA 24 BULAN DIHITUNG SEJAK
SAAT TERUTANGNYA PAJAK). 3. JIKA KEWAJIBAN MENGISI SPTPD TIDAK
DIPENUHI, PAJAK YANG TERUTANG DIHITUNG BERDASARKAN JABATAN. (JUMLAH PAJAK
YANG TERUTANG DALAM SKPDKB DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI KENAIKAN 25 %
DARI POKOK PAJAK DITAMBAH SANKSI ADMINISTRASI BUNGA SEBESAR 2 % SEBULAN).
- SKPDKBT
TERUNGKAP YANG MENYEBABKAN PENAMBAHAN JUMLAH PAJAK TERUTANG : KEKURANGAN PAJAK YG TERUTANG
DALAM SKPDKBT DIKENAKAN SANKSI KENAIKAN 100 % DARI JML
KEKURANGAN PAJAK KECUALI JIKA WAJIB PAJAK MELAPORKAN SENDIRI SEBELUM
DILAKUKAN TINDAKAN PEMERIKSAAN.
SURAT
TAGIHAN PAJAK
WALIKOTA DAPAT MENERBITKAN SPTPD JIKA : a. PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN TIDAK
ATAU KURANG DIBAYAR. b. DARI HASIL PENELITIAN SPTPD TERDAPAT KEKURANGAN
PEMBAYARAN AKIBAT SALAH TULIS DAN / ATAU SALAH HITUNG. c. WAJIB PAJAK
DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN DENDA
TATA CARA
PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
- SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, SURAT KEPUTUSAN, KEBERATAN DAN PUTUSAN BANDING YANG
MENYEBABKAN JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH MERUPAKAN DASAR
PENAGIHAN PAJAK DAN HARUS DILUNASI DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 1 BLN
SEJAK DITERBITKAN.
- WALIKOTA
ATAS PERMOHONAN WAJIB PAJAK SETELAH MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITENTUKAN
DAPAT MEMBERIKKAN PERSETUJUAN KEPADA WP UTK MENGANGSUR ATAU MENUNDA
PEMBAYARAN PAJAK, DENGAN DIKENAKAN BUNGA SEBESAR 2 %.
- PAJAK
YANG TERUTANG BERDASARKAN SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SURAT KEPUTUSAN
PEMBETULAN, SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN DAN PUTUSAN BANDING YANG TIDAK ATAU
KURANG DIBAYAR OLEH WP PADA WAKTUNYA DAPAT DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.
KEBERATAN
DAN BANDING
WAJIB PAJAK DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN HANYA KEPADA
WALIKOTA ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK ATAS SUATU : a. SKPDKB. b. SKPDKBT. c.
SKPDLB. d. SKPDN. e. PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN OLEH PIHAK KETIGA BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANGA-UNDANGAN PAJAK DAERAH.
SYARAT-SYARAT
MENGAJUKAN KEBERATAN
- DIAJUKAN
SECARA TERTULIS DALAM BAHASA INDONESIA DISERTAI ALASAN-ALASAN YANG JELAS.
- KEBERATAN
HARUS DIAJUKAN DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 3 BULAN SEJAK TANGGAL SURAT,
TANGGAL PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN.
- KEBERATAN
DAPAT DIAJUKAN APABILA WAJIB PAJAK TELAH MEMBAYAR PALING SEDIKIT SEJUMLAH
YANG TELAH DISETUJUI WAJIB PAJAK.
- KEBERATAN
YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TIDAK DIANGGAP SEBAGAI SURAT
KEBERATAN SEHINGGA TIDAK DIPERTIMBANGKAN.
KEPUTUSAN
AKAN KEBERATAN WAJIB PAJAK
- WALIKOTA
DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 12 BULAN, SEJAK TANGGAL SURAT KEBERATAN
DITERIMA, HARUS MEMBERI KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN YANG DIAJUKAN.
- KEPUTUSAN
WALIKOTA ATAS KEBERATAN DAPAT BERUPA MENERIMA SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN,
MENOLAK, ATAU MENAMBAH BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG.
- APABILA
DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 12 BULAN WALIKOTA TIDAK MEMBERIKAN SUATU
KEPUTUSAN, KEBERATAN YANG DIAJUKAN TERSEBUT DIANGGAP DIKABULKAN.
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
ATAS PERMOHONAN WAJIB PAJAK ATAU KARENA JABATANNYA,
WALIKOTA DAPAT MEMBETULKAN SKPDKB, SKPDKBT ATAU STPD, SKPDN ATAU SKPDLB YANG
DALAM PENERBITANNYA TERDAPAT KESALAHAN TULIS DAN / ATAU KESALAHAN HITUNG
DAN / KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN DAERAH.
PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK, WAJIB PAJAK DAPAT
MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KEPADA WALIKOTA.
KADALUWARSA
PENAGIHAN
- SETELAH
MELAMPAUI WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG SEJAK SAAT TERUTANGNYA PAJAK,
KECUALI TINDAK PIDANA DIBIDANG PERAPAJAKAN DAERAH.
- KADALUARSA
PENAGIHAN TERTANGGUH APABILA : a. DITERBITKAN SURAT TEGURAN DAN / ATAU
SURAT PAKSA; b. ADA PENGAKUAN UTANG PAJAK DARI WAJIB PAJAK, BAIK LANGSUNG
MAUPUN TIDAK LANGSUNG.
PEMBUKUAN
DAN PEMERIKSAAN
- WAJIB
PAJAK YANG MELAKUKAN USAHA DENGAN OMZET PALING SEDIKIT Rp. 300.000.000
PERTAHUN WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU CATATAN.
- WALIKOTA
BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAERAH DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN DAERAH.
WAJIB PAJAK
YANG DIPERIKSA
- MEMPERLIHATKAN
DAN/ATAU MEMINJAMKAN BUKU ATAU CATATAN, DOKUMEN YANG MENJADI DASARNYA DAN
DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN OBJEK PAJAK YANG TERUTANG.
- MEMBERIKAN
KESEMPATAN UNTUK MEMASUKI TEMPAT ATAU RUANGAN YANG DIANGGAP PERLU DAN
MEMBERIKAN BANTUAN GUNA KELANCARAN PEMERIKSAAN.
- MEMBERIKAN KETERANGAN YANG
DIPERLUKAN.
KETENTUAN
PIDANA
- WAJIB
PAJAK YANG KARENA KEALPAANNYA TIDAK MENYAMPAIKAN SPTPD ATAU MENGISI DENGAN
TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP ATAU MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG TIDAK
BENAR SEHINGGA MERUGIKAN KEUANGAN DAERAH DAPAT DIPIDANA DENGAN PIDANA
KURUNGAN PALING LAMA 1 TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK 2 KALI JUMLAH PAJAK
TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR.
- WAJIB
PAJAK YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MENYAMPAIKAN SPTPD ATAU MENGISI DENGAN
TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP ATAU MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG TIDAK
BENAR SEHINGGA MERUGIKAN KEUANGAN DAERAH DAPAT DIPIDANA DENGAN
PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK 4 KALI JUMLAH
PAJAK TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar